Bupati Tanbu Andi Rudi Latif Sampaikan Kiblat Pembangunan Daerah dalam FKP RPJMD 2025-2030
Obsesirakyat.com, Tanah Bumbu– Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang berlangsung di Hotel Ebony pada Minggu (16/7/2024).
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bang Arul ini menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen strategis yang akan menjadi kiblat pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Bang Arul.
Ia juga mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai bentuk perencanaan yang partisipatif dan transparan. Menurutnya, konsultasi publik menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran guna menyempurnakan rancangan RPJMD.
“Melalui forum ini, saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara konstruktif. Kami sangat terbuka terhadap masukan yang dapat meningkatkan kualitas dokumen ini agar lebih realistis, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bang Arul menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Setiap kebijakan yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda, Plh Sekretaris Daerah Yulian Harawati, SE.MM,CG.CAE.CF.rA, Ketua TP.PKK Kabupaten Tanah Bumbu Andi Irmayani Latif, Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah, Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad, SE.M.Si, Kepala Bappedalitbang Kalsel, Kepala SKPD, camat, ormas, serta tamu undangan lainnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan RPJMD 2025-2030 benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Tanah Bumbu, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. (Fer/red).