DPRD Tanah Bumbu Duduk Bersama Disdik Soroti Sarana Sekolah dan Kesejahteraan Guru
Obsesirakyat.com, Tanah Bumbu – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan setempat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di daerah, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, dan dihadiri jajaran pejabat Dinas Pendidikan Tanah Bumbu. Dalam forum itu, sejumlah persoalan mendasar dunia pendidikan menjadi perhatian utama para legislator.
Anggota dewan menyoroti kondisi fisik sejumlah sekolah yang dinilai masih memprihatinkan, mulai dari bangunan berdinding kayu, keterbatasan meja dan kursi siswa, hingga persoalan administrasi yang masih dialami para tenaga pendidik.
Salah satu masalah krusial yang disoroti adalah keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di beberapa satuan pendidikan. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kelancaran proses belajar mengajar.
Anggota Komisi I, Sarinah, menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru harus diiringi dengan pemenuhan fasilitas penunjang yang memadai. Menurutnya, perencanaan pengadaan sarana belajar perlu dilakukan secara matang agar seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran secara optimal.
“Kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya agar ke depan seluruh siswa benar-benar terfasilitasi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I juga menekankan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini, masih terdapat ketimpangan fasilitas antar kecamatan yang perlu segera ditangani pemerintah daerah.
Masalah lain yang turut dibahas adalah kondisi SDN 3 Batulicin di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin, yang kerap terendam banjir. Situasi tersebut dinilai mengganggu aktivitas belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa maupun guru.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan sarana pendidikan.
Ia menjelaskan, sekitar 60 persen anggaran pendidikan terserap untuk belanja pegawai, sehingga tidak semua kebutuhan sarana dapat dipenuhi secara bersamaan.
Terkait persoalan guru di sekolah yang sedang berproses dari swasta menjadi negeri, pihak Dinas Pendidikan mengusulkan solusi administratif agar penggajian guru tetap berjalan sembari menunggu proses penyesuaian status sekolah.
Mengakhiri rapat, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, meminta agar Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih terukur dan berbasis skala prioritas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap setiap program pembangunan sekolah dilengkapi perencanaan yang jelas dan terukur,” pungkasnya. (Fer/red).