Eksekutif Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027
Obsesirakyat.com, Tanah Bumbu – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (20/10/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu, H. Sya’bani Rasul. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili Staf Ahli M. Yamani untuk menyampaikan jawaban pihak eksekutif.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan perusahaan daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian jawaban tersebut, pemerintah daerah pada prinsipnya sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, penyediaan air minum, serta peningkatan pelayanan kesehatan, dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029, terutama misi keempat mengenai pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mempercepat konektivitas serta mobilitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penjabaran arah pembangunan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga wilayah pinggiran serta desa-desa terpencil. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Peningkatan kualitas pembangunan, menurut pemerintah daerah, tidak cukup hanya diukur dari capaian di pusat kecamatan atau kawasan perkotaan. Pembangunan juga harus tercermin dari tersedianya pelayanan yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Melalui jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan anggaran dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
Dengan demikian, RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu. (Fer/red).