DPRD Tanah Bumbu Setujui Penetapan Propemperda Tahun 2027

DPRD Tanah Bumbu Setujui Penetapan Propemperda Tahun 2027

Obsesirakyat.com, Tanah Bumbu – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang menyampaikan sambutan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam penyusunan dan pencermatan program pembentukan peraturan daerah.

Ia menjelaskan, dalam kerangka negara demokratis, peraturan daerah merupakan instrumen hukum utama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan otonomi daerah, menampung kondisi khusus daerah, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan mengenai pembentukan produk hukum daerah.

Menurutnya, penyusunan Propemperda Tahun 2027 memiliki arti strategis karena harus selaras dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030.

Di bawah visi menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab, seluruh rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda, baik melalui usulan inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah, telah diselaraskan untuk mendukung tujuh misi pembangunan daerah.

Ketujuh misi tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, penataan kota dan desa berkelanjutan, pengembangan seni budaya dan olahraga, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

Bupati menegaskan, dengan disetujuinya Propemperda Tahun 2027, pemerintah daerah dan DPRD telah meletakkan fondasi regulasi untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, hingga reformasi birokrasi.

Namun, persetujuan tersebut bukan menjadi akhir dari proses pembentukan produk hukum daerah, melainkan awal dari komitmen bersama untuk menindaklanjutinya.

Untuk itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar segera mempersiapkan naskah akademik maupun kajian terhadap rancangan peraturan daerah secara cermat dan mendalam.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah.

Masyarakat, kalangan akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan diharapkan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar aspiratif, implementatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

Menutup sambutannya, Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara sehingga pembentukan regulasi dapat menjadi salah satu landasan dalam mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang semakin maju, makmur, dan beradab. (Fer/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *